Guncangan Politik di Turki: Tiga Wali Kota Oposisi Ditangkap dalam Sehari
Situasi politik di Turki kembali memanas setelah tiga wali kota dari partai oposisi utama ditangkap pada hari Sabtu (5/7/2025), dalam serangkaian penggerebekan yang mengejutkan publik. Penangkapan ini menambah daftar tokoh oposisi yang dijerat hukum dalam beberapa bulan terakhir, memunculkan kekhawatiran akan upaya sistematis untuk membungkam lawan politik pemerintah.
Ketiganya berasal dari Partai Rakyat Republik (CHP), partai oposisi utama yang dalam beberapa tahun terakhir berhasil memenangkan kursi-kursi penting dalam pemerintahan lokal di kota-kota besar Turki.
Menurut laporan Anadolu Agency, penangkapan dilakukan oleh pihak berwenang dalam penggerebekan dini hari. Karalar ditangkap di Istanbul, sementara Tutdere ditangkap di ibu kota Ankara dan kemudian dipindahkan ke Istanbul untuk penyelidikan lebih lanjut. Bocek, yang menjabat sebagai wali kota di kota pariwisata penting Antalya, ditahan dalam penyelidikan terpisah terkait dugaan penyuapan.
Penangkapan Karalar dan Tutdere dikaitkan dengan tuduhan serius yang mencakup kejahatan terorganisir, penyuapan, dan manipulasi tender publik. Total sepuluh orang, termasuk dua wali kota ini, ditahan oleh Kejaksaan Umum Istanbul dalam operasi tersebut. Sementara itu, kasus yang menjerat Bocek dilakukan oleh Kejaksaan Antalya dan masih dalam tahap awal pemeriksaan.
Kabar penahanan ini segera menyebar luas dan memicu reaksi keras dari kalangan oposisi. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosial X (sebelumnya Twitter), Tutdere mengatakan bahwa ia akan dibawa ke Istanbul untuk proses hukum lebih lanjut. Para pendukung CHP menuduh pemerintah menggunakan hukum sebagai alat untuk membungkam suara oposisi, terutama menjelang pemilu mendatang yang diperkirakan akan berlangsung sengit.
Baca Juga : Pergantian Jitu Luis Milla yang Mengantar Indonesia ke Semifinal
Kota-kota seperti Adana, Antalya, dan Adiyaman merupakan wilayah strategis dengan populasi besar dan pengaruh politik yang signifikan.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat Turki atau Presiden Recep Tayyip Erdoğan mengenai penangkapan ini. Namun, kalangan internasional dan organisasi hak asasi manusia diperkirakan akan memantau perkembangan ini dengan cermat, mengingat implikasinya terhadap demokrasi dan supremasi hukum di Turki.
Dengan eskalasi yang terjadi, masa depan politik Turki tampaknya akan memasuki babak yang penuh ketegangan. Pertanyaan besarnya: apakah ini murni penegakan hukum, atau bagian dari strategi membungkam oposisi menjelang pertarungan politik yang lebih besar?
